Mendagri Blak-Blakan, THR PNS Sering Dipakai Pemda Buat Proyek

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) blak-blakan anggaran pemerintah daerah sering menggunakan dana THR yang sudah dialokasikan. Sehingga banyak THR yang tidak dibayarkan sesuai waktunya.

Ia menjelaskan akan melakukan zoom meeting dengan Sekretaris Daerah hingga Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, supaya uang daerah itu tidak dipakai untuk hal lain.

“Karena apa, makanya di earmark saya setuju oleh Kementerian Keuangan di earmark, karena kadang – kadang di daerah uang yang masuk di pakai dulu untuk membayar rekanan. Ini apalagi mau lebaran, proyek-proyek sudah selesai, dibayar pakai uang itu,” katanya.

“Kenapa? nanti dapat kickback dia. Akhirnya THR nggak dibayarkan, gaji ketiga belas tidak dibayarkan. Uangnya dipakai dulu yang itu,” kata Tito.

Tito menjelaskan anggaran daerah ini dialokasikan hanya untuk pembayaran komponen lain untuk ASN. Sedangkan THR dan gaji ke 13 dibayarkan melalui alokasi APBN.

Hal ini juga yang membuat ada kasus-kasus pemerintah daerah tak mampu membayar THR. Sehingga beban daerah. Menurut Tito pembayaran komponen lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan beban dari APBD daerah.

“Ini menjadi beban daerah disesuaikan kemampuan kondisi fiskal masing-masing,” terangnya.

Menurutnya daerah yang yang memiliki fiskal yang kuat seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak akan mengalami permasalahan. Namun permasalahan ini terjadi pada daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil.

“Daerah yang PAD-nya kecil sangat tergantung dengan pusat, seperti di Papua, Maluku, NTT, dan di beberapa daerah di Aceh cukup banyak terutama daerah pemekaran itu rata-rata mereka PAD-nya kecil, uang yang ada kan ngandelin transfer dari pusat,” katanya.

“Sedangkan transfer pusat sudah dikunci untuk belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, ditambah satu lagi pilkada nanti bulan November mereka harus beri anggaran ke KPUD, Bawaslu Daerah, jumlahnya tidak sedikit,” sambung Tito.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Gagal Lakukan Ini, Mendagri Bakal Copot Kepala Daerah!


(emy/mij) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *