Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya Pemerintah dalam mendorong Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023.
Regulasi itu mencakup percepatan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech).
Chief Data and Governance Officer Satu Data Indonesia Bappenas/PPN Dini Maghfirra menyebut upaya tersebut dilakukan agar terciptanya sebuah transparansi.
“Lewat paltform Gov-Tech kita belajar dan supaya memberikan pelayanan publik yang efisien, efektif dan mudah diakses,” kata Dini dalam Tech & Telco Summit 2024, Selasa (5/3/2024).
Namun lanjut Dini tantangannya saat ini adalah bagaimana menyeragamkan aplikasi di setiap lembaga. Pasalnya, penyeragaman aplikasi tidaklah mudah.
Untuk itu dibutuhkan komitmen dan sinergi di setiap lembaga. Hal ini dilakukan agar rencana yang ditetapkan pemerintah bisa dengan cepat dilakukan.
“Istilah kami menstandardkan. Kunci transformasi digital seragamkan aplikasi-aplikasi saat diintegrasikan platformnya jalan. Keyword-nya keseragaman,” Jelasnya.
Seperti diketahui, dalam Gov-Tech akan ada berbagai layanan prioritas yang bisa diakses. Mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, hingga portal layanan publik.
Artikel Selanjutnya
Dorong Penggunaan AI, Menkominfo Imbau Industri Terapkan Strategi Ini
(dpu/dpu)